Kantor Transisi Jokowi-JK Ide Presiden SBY

Oleh: H.Asrul Hoesein

(Pemerhati Sampah dan Lingkungan Indonesia)

GeRAK - Seperti diketahui, Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Fungsi dan tugas dari Kantor Transisi tersebut di antaranya adalah mempersiapkan penjabaran visi-misi, sembilan program aksi dan seluruh janji kampanyenya, bukan membentuk Kabinet Indonesia Hebat. Siapa saja yang punya ide untuk Indonesia Hebat, sesungguhnya bisa datang berkonsultasi disana.

"Jadi kantor ini kita mulai karena kita harus mempersiapkan semuanya meski saya sampaikan di depan kita sangat menghormati proses di MK, tugas kantor ini mempersiapkan hal strategis berkaitan APBN 2015 dan berhubungan dengan pemerintahan sekarang," demikian Jokowi pada saat peresmian kantor tsb.

Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, diisi selain tentunya Jokowi dan Jusuf Kalla juga ada Rini Soewandi sebagai Kepala Staf dan empat orang deputi kepala staf, masing-masing;  Anies Baswedan, Akbar Faisal, Hasto Kristiyanto dan Andi Wijayanto. Kantor transisi akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2014, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015.

Agenda pertama kantor transisi adalah melengkapi struktur tim kelompok kerja di bawah deputi. Pokja itu kombinasi dari akademisi, pelaku usaha, bisa juga politisi, partai pengusung di DPR atau mantan birokrat. Sementara pokja dibagi dalam beberapa kelompok tugas misalnya pokja pertahanan keamanan, pokja luar negeri, pokja arsitektur kabinet, pokja energi dan lain-lain. Tim kantor transisi ini nantinya akan bertukar informasi dengan tim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi tim kantor transisi harus melengkapi struktur tim lebih dulu sambil menunggu keputusan Menteri Keuangan (MK). Tentu setelah keputusan MK keluar, baru secara formal  melakukan interaksi dengan tim pemerintahan SBY. Informasi yang dibutuhkan kubu Jokowi-JK diantaranya tentang ruang fiskal penyusunan APBN 2015 untuk mewujudkan program-program pemerintahan yang akan datang. Soal ruang fiskal. Ini dibutuhkan untuk mewujudkan program-program Jokowi-JK.

Jokowi-JK harus ikut dalam pembahasan RAPBN bersama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Persoalannya begini, terutama terkait RAPBN. Ini kan kewajiban SBY untuk menyusun, tapi yang melaksanakan Jokowi. Nah jangan sampai pak Jokowi tidak ikut menyusun RAPBN tapi melaksanakannya nanti, ini bisa repot dan yang rugi diujungnya adalah rakyat sendiri. Keikutsertaan Jokowi-JK dalam membahas RAPBN bersama Presiden SBY itu sangat penting dilakukan karena dapat mempengaruhi program kerja saat dia menjabat nanti. Jika hal tersebut tidak dilakuan, maka Jokowi-JK akan tersandera RAPBN yang dibuat nantinya oleh SBY. Dampaknya, pak Jokowi terbelenggu RAPBN karena bukan dia yang menyusun. Sehingga janji-janji dia dalam kampaye program-program dia itu tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Jangan sampai terjadi seperti itu. Intinya RAPBN nya SBY harus mencerminkan apa yang diprogamkan pak Jokowi-JK. Aneh jika pak Jokowi sudah menjanjikan program ini tapi anggarannya tidak ada.

Ide "Transisi" datang dari SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik adanya transisi pemerintahan darinya ke presiden terpilih Joko Widodo. Ia pun menegaskan ide mengenai transisi pemerintahan berasal darinya beberapa bulan lalu.  "Saya diminta memberikan komentar bahwa transisi itu baik dan diperlukan. Ide semacam transisi atau pengalihan dari presiden lama ke presiden baru itu ide saya beberapa bulan lalu," katanya saat membuka sidang kabinet terbatas, Senin (4/8).

Hehe... Gara-gara Sidang Kabinet terbatas mendadak (4/8) tersebut, Audience penulis dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tertunda, guna membahas (menyerahkan proposal) hal atau masalah pengelolaan sampah di Indonesia yang sehubungan Program Jokowi-JK untuk rencana Pencanangan Indonesia Go Organik dalam aplikasi pembangunan 1000 Desa Organik (penulis dari Green Indonesia Foundation - Posko Hijau bersama Persatuan Pewarta Warga Indonesia - PPWI mengusulkan aplikasi Bank Sampah TPS 3R berbasis Pengolahan Konversi Musnah > Pengolahan Sampah Berbasis komunal Orientasi Ekonomi menuju Indonesia Zero Waste), pencanangan ini setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.

"Kantor Transisi" ini sangatlah elegan karena SBY sendiri tak pernah merasakan masa transisi pemerintahannya. Ketika pemilu 2004, tak ada transisi dari presiden sebelumnya yakni Megawati Soekarnoputri. Karena itu, SBY sendiri bertekad akan mengubah tradisi politik di tanah air. Salut Pak SBY.

"Saya ingat tahun 2004 tidak terjadi transisi, bahkan kita sulit dapat akses transisi. Kita akan ubah tradisi politik sehingga baik untuk presiden yang akan datang dan baik untuk rakyat Indonesia," demikian SBY di Kantor Presiden (4/8).

Adanya "Tim Work" pada transisi pemerintahan itu memang diperlukan. Tujuannya agar presiden dan pemerintahan baru tidak kehilangan mata rantai ketika mulai memimpin Indonesia. Hanya saja, intensifitas komunikasi untuk membantu presiden dan pemerintahan baru akan dilakukannya ketika gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai

.

"Sampai MK tetapkan secara resmi siapa presiden terpilih 2014, segera setelah itu saya akan proaktif untuk berkomunikasi dengan presiden terpilih karena itu ide dan pikiran saya sehingga masa transisi bisa berjalan bagus," katanya. Presiden SBY memang bukan mengklaim ide transisi pemerintahan tersebut. Jauh sebelumnya, ia sering mengutarakan membuka pintu lebar-lebar bagi presiden dan pemerintahan sebelumnya.  Ia bahkan menawarkan diri untuk memaparkan segala sesuatu yang telah dicapai Indonesia selama 10 tahun terakhir. Termasuk hambatan dan tantangan Indonesia ke depan.

Sebagai contoh pada acara Musrembangnas pada April 2014. Kala itu, ia mengajak jajaran pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk ikut mendoakan presiden dan pemerintahan ke depan. Ia juga meminta agar bersama-sama mendukung presiden berikutnya agar lebih sukses dan semakin banyak yang diraih oleh Indonesia. Rencananya, ketika masa transisi terjadi, ia akan menyampaikan capaian Indonesia selama 10 tahun terakhir dan apa yang belum dicapai. Diharapakan dengan begitu, presiden dan pemerintahan mendatang memiliki gambaran utuh tentang negara yang akan dipimpinnya.

Tanggapan Tim Prabowo-Hatta

Sementara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta menganggap, Tim Transisi yang diresmikan Jokowi hanya penciptaan opini. Hal itu dilakukan agar timbul persepsi publik bahwa pasangan Jokowi-JK sudah menang dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2014.

"Saya rasa rakyat kita sudah pintar, dan (Tim Transisi) itu upaya penciptaan opini belaka seolah-olah mereka sudah menang," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya (4/8).

Menurut dia, semua masyarakat mengerti bahwa sampai detik ini belum ada yang menang maupun yang kalah. Tahapan dari proses pilpres saat ini masih berada di Mahkamah Konstitusi (MK). "Semua masih tergantung keputusan MK tanggal 22 Agustus nanti," ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebenarnya pembentukan Tim Transisi Jokowi-JK ini tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh Tim Prabowo-Hatta. Kenapa? Pertama ; Ini baru persiapan Tim Work Jokowi-JK untuk bersinergi dengan Tim Presiden SBY, tentu ada persiapan sebelum masa kerja tiba, agar tidak dadakan (sambil menunggu keputusan MK atas gugatan Prabowo-Hatta) dan Kedua : Pembentukan pemerintahan (Kantor) Transisi ini atas ide Presiden SBY sendiri. Mungkin Tantowi Yahya kurang info tentang hal ini. Menurut pandangan subyektif penulis bahwa "ini bukan pembentukan opini, tapi lebih merupakan cara kerja Jokowi-JK yang profesional dan transfarant". Intinya saja begini, Mari kita dukung Presiden SBY agar lebih sukses menyerahkan pemerintahan ini. Mari permudah presiden dan wakil presiden dan pemerintahan mendatang, agar rakyat bisa bernapas lega.

Terima kasih Presiden SBY dan Sukses Jokowi dan Jusuf Kalla dalam mengemban amanah rakyat 5 tahun kedepan, jangan sia-siakan kepercayaan besar rakyat ini. Salam Tiga Jari (asrul-PPWI)

Jakarta, 8 Agustus 2014

H. Asrul Hoesein (Direktur Green Indonesia Foundation dan Anggota DPN PPWI)