GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI – GeRAK INDONESIA – GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI – GeRAK INDONESIA – GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI – GeRAK INDONESIA – GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI – GeRAK INDONESIA – GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI – GeRAK INDONESIA

Jumat, 08 Agustus 2014

E-Blusukan Jokowi dan Jusuf Kalla.

(Pemerhati Sampah dan Lingkungan Indonesia)
 
GeRAKSalah satu slogan "JokowiJKAdalah Kita" saat Pilpres 2014 yang lalu oleh pasangan Jokowi-JK sepertinya akan berkelanjutan (sustainable) dan akan dibuktikan dilapangan, bahwa Jokowi dan JK tidak terpisah atau tidak ada jarak dengan rakyat (Baca; Kita). Karena Jokowi akan melakukan sebuah terobosan baru dalam berkomunikasi dengan rakyat yaitu dengan cara blusukan secara virtual.

Sistem atau cara blusukan ini sebenarnya bukan hal baru, cara blusukan ini sudah dilaksanakan sejak pemerintahan zaman Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan para Khalifah-Khalifah dan seterusnya serta banyak presiden di dunia melakukan hal ini, antara lain Presiden Barack Hussein Obama, Presiden Iran Ahmadinejad, dll. 

Presiden terpilih Joko Widodo memang ahlinya pula blusukan, karena disamping blusukan offline atau tematik  juga saat ini berencana akan melakukan blusukan online atau virtual atau elektronik blusukan (e-Blusukan). Dengan kondisi ke depan, tentunya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai presiden sangat menyadari diri sebagai manusia biasa, bahwa ia memiliki berbagai keterbatasan untuk blusukan tematik ke semua daerah atau wilayah di Indonesia dan juga sedikit terkendala dengan berbagai keterikatan protokoler kepresidenan yang tentu harus disadari bersama. Dengan begitu, ia melakukan terobosan dengan blusukan menggunakan internet dibantu tentunya dengan tim relawan di media. atau tim kerja kepresidenan ke depan.

Dalam mencapai pemantauan di 34 Provinsi dan 496 Kab/Kota di Indonesia, tentu sebagai presiden yang kerjanya cukup padat, sangat tidak memungkinkan blusukan tematik sebagaimana yang dilaksanakan di Solo saat sebagai Walikota Solo dan di Jakarta saat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Disaksikan bersama bahwa hampir setiap harinya Jokowi sebagai walikota dan gubernur melakukan blusukan, Jokowi dalam bekerja hanya membutuhkan waktu setidaknya 2 jam untuk di kantornya, selebihnya bekerja di lapangan. Tamu rata-rata diterima dalam perjalanan blusukan.

Media Online Perlu Berbenah.

Disamping sebagai masyarakat dan pula insan pers Indonesia dan terkhusus lagi pengelola media online diharap masukan (kritik dan saran) yang profesional dan proporsional agar perjalanan pembangunan di Indonesia dapat mencapai tujuan dan termonitor sesuai dengan harapan bersama. Untuk tercapai ini semua, semua komponen perlu meningkatkan kapasitas diri dan lembaga/institusi yang lebih fokus dan berintegritas (bermoral). Mari kita memanfaatkan ruang dan waktu ini untuk berkomunikasi dengan Presiden atau Wakil Presiden ke depan. Mari pengelola media online juga berbenah diri, seiring rencana Jokowi akan melakukan Blusukan Virtual alias Elektronik Blusukan (e-Blusukan). Dimana media online/offline sebagai jembatan atau lalu-lintas informasi antar stakeholder yang ada. Ini merupakan "Gaya Baru" kepemimpinan di Indonesia yang sedapatnya dimanfaatkan dengan baik oleh insan pers dan rakyat Indonesia secara umum.

Tim Jokowi dalam e-Blusukan atau blusukan virtual akan memanfaatkan 330 media online sebagai sumber informasi. Setiap isu yang akan dijadikan fokus digali informasinya dari media online tersebut dan informasi yang beredar di media sosial. Dalam operasionalnya, blusukan virtual akan dibantu oleh tim relawan media sosial. Dalam impelemtasi e-blusukan  Jokowi, nanti para netizen akan membantu Jokowi untuk menjelaskan program kerjanya pada pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter maupun jejaring sosial lainnya. Dan dalam prakteknya nanti, bisa saja dikembangkan dalam bentuk pertemuan offline atau kopi darat untuk pemantapan yang lebih mendalam, termasuk bila ada ide-ide menarik dari masyarakat untuk dikembangkan di Indonesia. Termasuk juga Jokowi akan dibantu oleh Relawan media sosial yang berasal dari berbagai komunitas yang telah membantu Jokowi-JK sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014 dan/atau pada saat kampanye Pilgub. DKI Jakarta.

Jokowi melakukan blusukan tematik dengan terjun ke lapangan secara langsung. Blusukan virtual menjadi terobosan baru Jokowi, sedangkan blusukan tematik dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta, rencananya hanya dilakukan sampai Jokowi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 nanti. Jokowi menjelaskan, blusukan virtual yang disebutnya sebagai e-blusukan ini juga dilakukan untuk mempercepat penguasaan masalah dan menentukan solusinya. Ia berharap terobosan ini mampu menciptakan ruang komunikasi yang tak terbatas dengan masyarakat. Tapi pola e-Blusukan ini masih tahap penggodokan sistemnya.

Dengan pola baru Blusukan Virtual Jokowi ini, diharapkan masyarakat khususnya para PNS, Pengusaha, LSM/NGO, Pers (semua stackholder pembangunan), agar bekerja lebih baik dan bertanggungjawab, jangan neko-neko lagi, karena risikonya sangat besar bila benar-benar Jokowi dan Jusuf Kalla nantinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI memanfaatkan atau memberdayakan informasi masyarakat lewat media online atau media sosial dengan blusukan virtual, sepertinya informasi akan kegiatan-kegiatan pembangunan akan dipantau langsung oleh Jokowi-JK melalui pengawasan melekat dari masyarakat, tidak tersekat lagi antara rakyat dan pemimpinnya (Baca: Presiden/Wakil Presiden). Masyarakat bisa berkontraksi langsung. Namun masyarakat pula harus memberi informasi dengan jelas dan sesuai fakta serta beretika, artinya bebas tapi bertanggungjawab, bukan tanggung menjawab. Salut kepada Jokowi dan Jusuf Kalla yang benar-benar akan mendekatkan diri dengan rakyat yang dipimpinnya. #JokowiJKAdalahKita (asrul-PPWI).

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita Populer GeRAKnews

LPSE DKI Jakarta

LPSE Kabupaten Tangerang

LKPP : Sistem Informasi Pengadaan

LKPP : Pengumuman Lelang Nasional

LKPP : Standar Dokumen Pengadaan

LKPP : E_Katalog

LKPP : Monitoring Pengadaan Barang/Jasa

LKPP : Whistleblowing System